Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap hubungan kehidupan diatur oleh hukum. Keberadaan yayasan di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan jo. Anggaran Dasar Yayasan.

Peraturan perundangan ini sudah mengatur keberadaan Yayasan di Indonesia khususnya tentang kewenangan Pembina YPTICY dalam melakukan pergantian Pengurus dan Pengawas telah diatur dengan jelas dalam Anggaran Dasar Yayasan dan undang-undang yang berlaku. Sejak 2017, terjadi beberapa kali pergantian pengurus yang ditetapkan oleh Pembina YPTICY.

Namun saat pergantian kepengurusan yang terjadi belakangan sekarang ini, ada ketidaksetujuan dari sebagian mantan pengurus sebelumnya, bahkan mantan pengurus sebelumnya telah mengangkat Rektor dan Wakil Rektor tanpa SK AHU yang sah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan UCY. Sehingga kemudian pengurus YPTICY yang sah menetapkan pembatalan atas pelantikan Rektor dan Wakil Rektor tersebut.

Selengkapnya atas kronologi yang terjadi di UCY, silahkan membaca dokumen di bawah ini untuk informasi lebih lanjut secara resmi.

Tanggapan_Hasil_Klarifikasi_di_LLDIKTI_V

Ttd
Plt.Rektor UCY
Mayjend TNI (Purn) Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum