Hak Angket DPR dan Korupsi

By: Admin | Posted on: 26 Jan 2014

Korupsi yang telah terjadi secara meluas, sistemik, dan kolutif telah merugikan keuangan negara, perekonomian nasional, dan menghambat pembangunan nasional. Tanpa kecuali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotaanggotanya dipilih langsung oleh rakyat, digaji oleh uang rakyat, sehingga DPR sebagai lembaga yang terhormat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berpihak kepada rakyat bukan kepada golongan atau partai politik tertentu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK sangat membutuhkan kerja sama dan bantuan institusi lain maupun bantuan dari berbagai pihak. Sesuai UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, khususnya pada penyelenggara lembaga nasional.”

Di mana dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi II DPR terkait kasus e- KTP yang banyak melibatkan DPR. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya Febri Diansyah menilai hak angket yang digulirkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK terutama kasus KTP elektronik. Jika rekaman dibuka, maka ada risiko kasus ini akan terhambat dan artinya ada potensi ke depan penanganan kasus dugaan korupsi KTP elektronik tidak akan tuntas. Maka Jelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak termasuk subyek yang dapat diangket oleh DPR. Jadi jelas dari aspek hukum (Pasal 79 UU MD3) hak angket DPR terhadap KPK tersebut cacat hukum. Dari tujuannya pun jelas sebagaimana diuraikan di atas, bahwa hak angket DPR terhadap KPK adalah dalam rangka intervensi terhadap kasus dugaan megakorupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK. Di mana hak angket muncul atas ditolaknya permintaan untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

IIN SUNY ATMADJA, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta & Dosen FH UCY