FGD Integrated Tourism Master Plan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

By: Admin | Posted on: 26 Jan 2014

17 Juli 2019, Hotel Atria Magelang

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata, meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah Destinasi Prioritas Nasional (Danau Toba, Borobudur-Jogja-Prambanan, dan Pulau Lombok) telah diselenggarakan Integrated Tourism Master Plan (Master Plan Pembangunan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan) yang merupakan program bersama 4 kementerian Bappenas-Kemenpupr-kemenpar-BKPM dengan pembiayaan Bank Dunia (IBRD).
Penyusunan masterplan dilakukan oleh Tim ITMP dan supervisi oleh Tim PMS (Project Management Support)  yang dimulai sejak Juli 2018 dan salah satu ITMP  adalah wilayah destinasi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Dalam program tersebut menurut Ir. Nurokhman, MT, sebagai salah satu Tim PMS-ITMP BYP, terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu (1) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Untuk Memfasilitasi Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan; (2) Meningkatkan akses jalan dan akses pelayanan dasar; (3) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Sektor Ekonomi Pariwisata; dan (4) Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta di bidang pariwisata.

Penyusunan ITMP selama 1 tahun (Juli 2018 sd JUli 2019) merupakan waktu yang cukup panjang untuk menghasilkan perencanaan yang terintegrasi dengan masterplan yang sudah disusun oleh Pemerintah Daerah yang masuk dalam KSPN. Namun dalam perjalanannya masih diperlukan perbaikan melalui koordinasi, observasi dan FGD. Beberapa tim baik ITM maupun PMS dari orang asing sesuai dengan TOR dari Word Bank.

FGD pada tanggal 17 Juli 2019 di Hotel Atria Magelang telah diikuti oleh 110 peserta dari unsur Bank Dunia, Bappenas, Kemenpupr, Kemenpar, BKPM, OPD terkait dari DIY dan Jawa Tengah. Dalam FGD tersebut juga dilakukan teleconference oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang dipandu oleh Nurokhman. Hasil diskusi diantaranya perlunya pengintegrasikan masterplan dan rencana-rencana daerah terkait dengan pariwisata agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, peningkatan akses jalan hingga skala lingkungan, program jangka panjang 25 tahun ini harus dibreak down kedalam program jangka pendek per 5 tahun, hingga perlunya pembentukan Pokja untuk kemudahan koordinasi dan komunikasi. (nurokhman@2019)