Sehubungan dengan berkembangnya isu masif yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan mengklaim dirinya sebagai Pimpinan, dan tentunya sangat diragukan kebenarannya bahkan menyesatkan, sehingga berdampak pada munculnya keresahan dikalangan mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Maka dari itu atas nama Pimpinan yang sah dan bertanggung jawab untuk menghadirkan ketenangan dan keberlanjutan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dengan ini memberikan keterangan yang valid berdasarkan Pengumuman Klarifikasi Nomor 10/PNG/UCY/II/2024.

Bahwa tidak benar kampus akan ditutup dan beasiswa KIP-K akan dihentikan, dua isu ini kami tegaskan adalah hoax dan tidak memiliki dasar kebenaran sebagaimana informasi resmi yang kami terima dari Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti Kemendikbudristek melalui audiensi langsung pada Selasa, 6 Februari 2024 dengan  Tim Evaluasi Kinerja Akademik (Tim EKA Ditjen Dikti), sementara yang diterima dari YPTICY diwakili oleh Bapak Sudi Subakah, S.H., M.H. (Anggota Pembina) dan Bapak Farid Iskandar, SH,SHI,MH (Ketua Pengurus), dan dari UCY diwakili oleh Bapak Mayjend. (Purn) Dr. Slamet Sarwo Edi, S.H., M.Han. (Plt. Rektor) dan Taufik A. Rahman (Ketua DPM UCY).

Dalam pertemuan tersebut, delegasi dari UCY/YPTICY memaparkan kronologis perubahan kepengurusan YPTICY, meminta klarifikasi terkait dengan beredarnya informasi yang meresahkan dikalangan mahasiswa tentang UCY yang akan dikenakan sanksi penutupan dan beasiswa KIP-K dihentikan, serta terkait dengan potensi bermasalahnya ijazah para lulusan yang akan melangsungkan yudisium apabila ditandatangani oleh orang yang hanya mengklaim diri sebagai Rektor, tetapi proses penetapan dan pengangkatannya dilakukan oleh Pengurus Yayasan yang telah diberhentikan Pembina, dan tidak pernah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Berikut respon Tim EKA:

  1. Bahwa Ditjen Dikti melalui Tim EKA memberikan tanggapan yang tegas mengenai status keabsahan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Yogyakarta (YPTICY) dengan menyatakan bahwa Kemendikbudristek RI hanya mengakui Pengurus Yayasan yang telah mendapatkan pengesahan AHU dari Kemenkumham RI. Dan Kemendikbudristek tidak akan masuk terlalu jauh pada perbedaan yang terjadi pada Badan Penyelenggara atau Yayasan. Semua dikembalikan pada Pembina sebagai organ tertinggi di Yayasan, apalagi Pembina di YPTICY kompak, sehingga final;
  2. Bahwa Tim EKA menegaskan dan menjamin kampus UCY tidak akan ditutup, karena tidak mudah menutup suatu Perguruan Tinggi, ada banyak variabel yang menjadi dasar untuk memutuskan kampus itu ditutup. Dan UCY tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penutupan, sehingga informasi yang beredar pada kalangan mahasiswa terkait UCY akan ditutup bukan informasi dari Kemendikbudristek RI. Dan informasi KIP-K akan dihentikan juga tidak benar, karena penghentian KIP-K hanya bisa dilakukan apabila ada pelanggaran administrasi pada pelaksanaan KIP-K itu sendiri, tidak ada relevansinya dengan masalah adanya pihak-pihak yang mengklaim sebagai Pengurus Yayasan ataupun Pimpinan UCY;
  3. Bahwa siapa yang berhak dan memiliki kewenangan hukum untuk menandatangani ijazah para lulusan UCY yang akan datang, menyikapi hal ini Tim EKA akan turun untuk memastikan hal tersebut, tetapi meminta waktu sekitar 2 (dua) minggu setelah Pemilu. Untuk kepentingan tersebut meminta Pak Farid Iskandar sebagai Ketua Pengurus Yayasan agar mengirimkan seluruh dokumen pendukung sebagai bahan diskusi Tim EKA dengan Bagian Hukum Kemendikbudristek sebelum turun ke UCY.

Suatu keniscayaan Rektor yang akan menandatangani ijazah para lulusan adalah Rektor UCY yang diangkat oleh Pengurus Yayasan yang telah memiliki atau mengantongi pengesahan Kemenkumham RI. Hal itu untuk menjamin ijazah para lulusan tidak bermasalah dikemudian hari dan para lulusan tidak menjadi korban.

Kami memahami bahwa isu serta informasi yang salah dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan civitas akademika termasuk mahasiswa yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh mahasiswa untuk kritis dan mendorong semua pihak untuk kembali kepada pengelolaan UCY dan YPTICY berdasarkan hukum dan niat tulus.